Melihat kondisi kesejarahan gerakan mahasiswa dan berbagai tren gerakan sosial baru, sudah seharusnya PMII menengok kembali paradigma pergerakannya.
 |
| Sumber Gambar: https://pbs.twimg.com/media/DA-xi69UMAAbVoz.jpg |
Konflik sosial pada esensinya adalah hubungan yang interaksional. Konflik sosial mengandaikan adanya dua atau lebih orang atau kelompok dalam sebuah situasi saling mengajukan klaim dan bertarung antara satu sama lain, menggunakan isu dan persoalan-persoalan. Menurut Lewis Coser, konflik adalah perjuangan yang bertujuan mendapatkan tujuan-tujuan jangka pendek dan secara simultan menetralisir, menciderai atau mengeliminir pesaing-pesaingnya (1956: 8). Sementara aksi sosial konfliktual bisa didefinisikan sebagai usaha kolektif sekelompok orang untuk mendapatkan tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, nilai yang dianut secara kolektif, bahkan meski harus berhadapan dengan penentangan dan konflik.
Revolusi adalah aksi sosial konfliktual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berasal dari rasa ketidakpuasan, penyangkalan dan perasaan terampas (terkoptasi) secara kolektif. Perasaan-perasaan tersebut menimpa seluruh masyarakat yang mengalami situasi yang sama dan tingkat kesadaran yang sama. Kesadaran inilah yang membuat mereka akhirnya memilih untuk terlibat dalam aksi bersama untuk mengidentifikasi siapa musuh mereka yang telah membuat hidup mereka semenderita itu. Makna penting yang paling mendasar dari revolusi terletak bukan pada penggunaan kekerasan untuk mengubah secara mendasar organisasi sosial, namun dasar dari revolusi adalah kemampuannya untuk berdampak terhadap terciptanya sebuah pergeseran besar-besaran dalam relasi antar kelas (Musel 1948: 368).
Sementara Mao Zedong menuliskan, Revolusi bukanlah pesta santap malam, atau menulis esai, atau melukis, atau menyulam. Aku tidak bisa menjadi elegan, begitu santai dan lemah lembut, begitu berkepala dingin, baik dan sopan, bisa menahan diri, dan murah hati. Revolusi adalah pemberontakan, tindak kekerasan ketika satu kelas menggulingkan kelas lain.
Gerakan Sosial Baru
Begitulah revolusi dikatakan dan dipraktikkan di masa terdahulu. Sementara dari semua jenis aksi kolektif, penulis ingin menuliskan bahwa kita bisa mengambil berbagai bentuk aksi yang tidak terlembagakan namun terorganisir dan tanpa kekerasan seperti aksi duduk bersama memblokade, mogok makan, boikot, pemogokan atau aksi protes terhadap sesuatu dengan berteriak-teriak menyuarakan protes, kalau di Indonesia ada yang namanya “Kamisan”. Para peletak teori sosial baru memotong takdir dengan mengatakan bahwa aksi kolektif seperti revolusi tidak akan bisa dilakukan di masa kontemporer ini melihat dan menimbang berbagai prasyarat situasi sosialnya.Suatu gerakan bisa dikatakan sebagai gerakan sosial bisa dilihat dari ciri-cirinya yang selalu: 1) adanya kesamaan ideologi pada semua partisipan yang terlibat; 2) strategi untuk mencapai tujuan; 3) struktur organisasi yang jelas sehingga memungkinkan untuk terjadi komunikasi yang terstruktur dengan jelas; 4) mobilisasi untuk melawan pihak musuh; 5) ada dampak kepada masyarakat akibat gerakan sosial tersebut. sementara yang baru dalam gerakan sosial adalah kenyataan di masa-masa kontemporer ini bahwa gerakan sosial tidak harus selalu menjadikan negara sebagai lawannya, perusahaan multi-nasionalah yang seringnya menjadi musuh bersama.
Perkembangan masyarakat dari masyarakat industri menuju masyarakat pos-industri membentuk tatanan masyarakat baru. Jarak negara dengan masyarakat sipil juga semakin jauh. Perkembangan masyarakat ini juga menuju ke perkembangan dimana hak negara cenderung lebih banyak dan memasuki ranah privat dan ruang-ruang publik terbuka, misalnya UU ITE, Perpu Ormas dan UU Pornografi.
Memasuki tahun 1960-1970-an masyarakat Amerika dan Eropa menyaksikan munculnya gelombang gerakan bersekala luas di seputar isu humanis, kultural dan non-materialistik. Tujuan dari aksi-aksi semacam ini bersifat universal, tidak lagi dibatasi lokalitas atau regionalitas tertentu. Aksi gerakan sosial baru biasanya mengarah pada aksi anti rasisme, anti nuklir, lingkungan, feminisme, kebebasan sipil dan hal-hal yang dianggap secara teoritis tidak akan mampu membangkitkan gerakan yang berujung pada revolusi petani, revolusi secara total seperti 100 tahun silam tidak bisa diulangi. Gerakan sosial baru sebenarnya selalu membuat perlawanan-perlawanan sebagai identitas politik, meneguhkan apa yang diperjuangkan, siapa musuh dan kawan perjuangannya.
Ciri utama Gerakan Sosial Baru (GSB) sebenarnya bisa diidentifikasi. Pertama, GSB mengangkap perkembangan masyarakat pos-industri membuat negara dan pasar menjalin sebuah hubungan yang membuat mereka saling diuntungkan. Ekspansi pasar juga dianggap membuat negara semakin memasuki hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seiring gempuran negara dan pasar itulah GSB membuat pertahanan diri. Kedua, teori kelas dalam GSB dianggap sudah kehilangan daya analisisya. Teori marxis dianggap tidak mumpuni untuk menjelaskan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak sedang memperjuangkan kelas. Lihat di perjuangan Kendeng, gerakan itu melibatkan lintas kelas dan menyuarakan lingkungan (sesuatu yang universal). Isu yang diangkat bersifat universal dan biasanya memunculkan banyak kepala. Selain hilangnya musuh bersama, inilah yang penulis anggap sebagai salah satu faktor penyumbang kenapa gerakan mahasiswa dewasa ini terfragmentasi.
Ketiga, aktor gerakan GSB lebih banyak mengangkat tema perjuangan dari ranah masyarakat sipil, ketimbang masalah ekonomi dan negara (Jean Coen, 1985: 667). GSB melakukan kritik terhadap demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga lebih memperjuangkan partisipasi politik dan reprensentasi publik pada struktur yuridis (upaya penghapusan kolom agama dan perjuangan penerimaan negara kepada warga penghayat). Maka tujuan GSB adalah tentang penataan relasi negara dengan masyrakat sipil, relasi masyarakat dengan perekonomian dan penciptaan ruang demokratis tentang kebebasan individu dan dalam setiap gerakannya mereka membatasi diri mereka secara jelas.
Strategi Gerakan PMII
Paska hilangnya negara otoriter sebagai musuh bersama dan model gerakan sosial baru yang bercirikan keragaman isu, maka fragmentasi dan polarisasi gerakan mahasiswa tidak bisa dihindari. Tetapi, pada esensi setiap gerakan di setiap zaman, harus kita ketahui bahwa perbaikan tatanan sosial masyarakat adalah tujuan akhirnya. Melihat kualitas dan kuantitas kader PMII, serta keragaman latar belakang intelektual kader, maka sudah seharusnya kita lontarkan pertanyaan serius pada model dan strategi gerakan yang diusung PMII. Seperti apakah strategi gerakan sosial PMII dalam memenuhi dan mewujudkan esensi gerakan mahasiswa yang bertujuan melakukan perbaikan pada tatanan sosial masyarakat itu?Jawaban klasik mungkin akan menawarkan dua pilihan. Pertama, melalui gerakan parlementer dengan mendorong kader masuk menjadi bagian dari negara. Kedua, gerakan non parlementer dengan semangat Paradigma Kritis Transformatif-nya (PKT) yang sudah ramai dikaji ulang relevansinya di masa sekarang. Semua jalan atau strategi tentunya masing-masing punya resiko. Tetapi, apapun resiko dari strategi gerakan yang harus dipilih, baiknya PMII Semarang harus punya beberapa masalah utama yang menjadi sekala prioritas untuk diperjuangkan. Pondasi dari pemilihan masalah utama ini bisa saja diambilkan dari Nilai Dasar Pergerakannya.
Pertama, dalam ranah hablun min Allah, jadikan visi memerangi ideologi pendirian khilafah sebagai sekala prioritas. Jika target dari suatua permasalahan sudah ditetapkan, maka program-program turunannya bisa dijalankan sefleksibel mungkin. Kedua, hablun min annas, misal kita pilih pemberantasan korupsi sebagai permasalah utama yang ingin dijadikan sekala prioritas perjuangan dan pendampingan. Karena pada esensisnya menurut kami sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan negara, selama masih ada korupsi, kesenjangan sosial masih akan semakin lebar. Penetapan permasalahan semacam ini tentu harus melihat kadar strategis suatu permasalahan terhadap daya gerak yang dimiliki PMII Semarang. Terakhir hablun min al-alam, meningkatnya agka konflik agraria, krisis lingkungan, maka PMII harus turut serta dalam gerakan yang sudah terbentuk jaringan advokasinya.
Sekala prioritas dalam strategi gerakan memungkinkan PMII terhindar dari fragmentasi dan polarisasi gerakan. Sekian banyak isu yang dimunculkan dalam wacana GSB, tidak seharusnya dijadikan agenda utama PMII. Pemilihan mana isu yang seharusnya disikapi secara serius, dan mana yang hanya terlibat sebagai partisipan harus ditentukan pada SDM gerakan dan relasi jaringan PMII untuk secara potensial mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dipilih. Misal, kapan harus melakukan aksi turun ke jalan, melakukan blokade atau aksi protes, kapan audiensi dengan lembaga baik negara atau swasta (perusahaan) dan kapan hanya terlibat sebagai partisipan. Jika manajemen gerakan semacam ini tidak dilakukan, PMII akan kehabisan stamina sebelum tujuan awal dan paling kecil yang ingin ia capai mampu terwujud.
Kembali ke pertanyaan awal, apa strategi yang harus digunakan? Bagi kami, PKT harus didialogkan dengan kelonggaran akses dan besarnya peluang PMII menjadi bagian negara. Tetapi, bagi kami, mengukur seberapa relevan PKT dijadikan kacamata pembesar untuk menganalisis setiap permasalahan sosial, atau memodifikasinya dengan memasukan nilai-nilai baru yang melengkapinya, hanya bisa dilakukan jika proses penggarapan tiga permasalahan utama yang ditelurkan dari turunan NDP tadi dikerjakan dengan batas ruang dan waktu yang jelas. Ruang itu maksudnya permasalhan lokalitas yang diutamakan, jangan sampai bicara Rohingya tetapi tidak tahu masalah di Kebon Harjo. Waktu sebagai pembatas, artinya PMII punya manajemen aksi dengan strategi keberlanjutan yang terukur, misal untuk kasus yang membutuhkan proses penyelesaian tidak cukup dua atau tiga tahun, Pengurus Cabang wajib melibatkan Pengurus Komisariat.
Mendekati paripurna, kami ingin mewariskan dan berpesan kepada pengurus selanjutnya. Kita hendaknya didesak situasi zaman untuk melakukan kontekstualisasi PKT yang harus disepakati sebagai paradigma gerakan. Melihat kondisi kesejarahan gerakan mahasiswa dan berbagai tren gerakan sosial baru, sudah seharusnya PMII menengok kembali paradigma pergerakannya, itupun jika masih percaya jika sesuatu yang besar diawali dari gagasan yang besar dan benar. Tanpa mencoba serius mengerjakan sekala prioritas tadi, kita tidak akan pernah tahu seberapa usang PKT, kita tidak akan bisa mencapai tujuan meskipun nafas hanya tersisa satu tarikan.
Ahmad Muqsith
Departemen Pendidikan dan Pengkaderan
PC. PMII Kota Semarang 2016-2017
Tertarik dengan artikel "Strategi Gerakan PMII di Tengah Gerakan Sosial Baru" ini?
Klik link ini untuk melihat artikel Ahmad Muqsith lainnya.
COMMENTS